Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat Pada Masa Reses
Article Sidebar
Published:
May 22, 2024
Keywords:
Recess Period, Juridical, Law
Main Article Content
Abstract
This research discusses government regulations in lieu of laws in the people's representative council during the recess. Through a juridical approach, this research explores the constitutional basis, time period and stipulation of government regulations in lieu of law for the people's representative council during the recess. The results of the research show that there is no provision for a time period for enacting government regulations in lieu of laws depending on "matters of urgency".
Downloads
Download data is not yet available.
Article Details
How to Cite
Nisfu Ramadhan, F. A., & Perdana, S. (2024). Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat Pada Masa Reses. UNES Law Review, 6(3), 9130-9134. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1861
Section
Articles
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Ali,Z. 2019. Metode Penelitian Hukum. Jakarta:Sinar Grafika
Ashiddiqie, J. 2007. Hukum Tata Negara Darurat. Jakarta:Raja Grafindo
Ashiddiqie, J. 2012. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta:Sinar Grafika
Bagir, M. 2003. Teori dan Politik Konstitusi. Yogyakarta: FH UII Press
Crisdianto, E. 2015. Dasar Konstitusional Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang dan Batasan Pengaturannya. Jurnal Hukum Jatiswara. Volume 30 Nomor 2 halaman 229-248
Ekatjahjana, W.2008. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dasar-dasar dan Teknik
Penyusunannya. Bandung:Citra Aditya Bakt.
Ibrahim, M. K. 1980. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Pusat studi HTN UI
dan Sinar Bakti
Kansil, C. 2007. Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jakarta:Pradnya
Paramita, h.31.
Nasution, B, J. 2016. Metode Penelitian Hukum. Manjar Maju
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Tata Tertib. Pasal 53 tentang Rapat dan Pengambilan Keputusan
Sueharto, S. 2006. Kekuasaan Presiden RI dalam Periode Berlakunya UUD 1945.
Yogyakarta :Graham Ilmu
Ashiddiqie, J. 2007. Hukum Tata Negara Darurat. Jakarta:Raja Grafindo
Ashiddiqie, J. 2012. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta:Sinar Grafika
Bagir, M. 2003. Teori dan Politik Konstitusi. Yogyakarta: FH UII Press
Crisdianto, E. 2015. Dasar Konstitusional Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang dan Batasan Pengaturannya. Jurnal Hukum Jatiswara. Volume 30 Nomor 2 halaman 229-248
Ekatjahjana, W.2008. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dasar-dasar dan Teknik
Penyusunannya. Bandung:Citra Aditya Bakt.
Ibrahim, M. K. 1980. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Pusat studi HTN UI
dan Sinar Bakti
Kansil, C. 2007. Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jakarta:Pradnya
Paramita, h.31.
Nasution, B, J. 2016. Metode Penelitian Hukum. Manjar Maju
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Tata Tertib. Pasal 53 tentang Rapat dan Pengambilan Keputusan
Sueharto, S. 2006. Kekuasaan Presiden RI dalam Periode Berlakunya UUD 1945.
Yogyakarta :Graham Ilmu