Sanksi Pidana Merintangi Upaya Penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan Wabah dalam Pembaruan Undang-Undang Kesehatan
Main Article Content
Abstract
The research method used in this article is normative legal research, with a statutory approach. This research aims to identify legal rules, legal principles, and legal doctrines that are relevant to the legal issues of overcoming extraordinary events and outbreaks, as well as to find the basis and ontological foundation behind the formation of certain laws, including the identification of the ratio legis. Criminal law policies against perpetrators of criminal acts, especially related to the handling of extraordinary events and outbreaks, have significant implications for the implementation of prevention efforts and the achievement of sustainable development goals, especially in the 3rd Sustainable Development Goals (SDG) related to sustainable health. Criminal sanctions must be clear and firm to ensure legal certainty for the community in accordance with the principle of legality. However, in Article 446 of the Health Law, there are deficiencies and vagueness in the formulation of articles that can hinder effective law enforcement, especially in emergency situations such as the Covid-19 pandemic. The ideal concept of punishment comprehensively considers the factors that influence criminal offenders, in line with the principles of justice and takes into account social and economic factors. Flexibility in the application of punishment, such as community service as an alternative to fines, can be more relevant and have a positive impact, especially in public health emergencies. Refinement and adjustment of criminal law policies are essential to support the management of extraordinary events and outbreaks and achieve sustainable development goals in the health sector.
Downloads
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Angrayni, L., & Yusliati, Hj. (2018). Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia. Uwais Inspirasi Indonesia.
Aris Munandar, M. (2021). Telaah Ketentuan Pidana Kekarantinaan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 bagi Kesehatan Notaris dan Masyarakat Era Pandemi Covid-19. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 5(1), 75-76.
Hiariej, E. O. S. (2014). Asas Legalitas dan Perkembangannya dalam Hukum Pidana. Makalah Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, 23-27 Februari 2014, Yogyakarta.
Kenedi, J. (2017). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare). Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam: Al-Imarah, 2(1).
Lamintang, P. A. F., & Lamintan, F. T. (2014). Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Sinar Grafika.
Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Kencana Prenadamedia Group.
Mukianto, J. (2017). Prinsip dan Bantuan Hukum Di Indonesia. Kencana Prenadamedia Group.
Remmelink, J. (2014). Pengantar Hukum Pidana Material 1 (T. P. Meliono, Terj.). Maharsa.
Riana, R., & Junaidi, M. (2018). Konstitusionalisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penggunaan Bahasa Indonesia Baku. Jurnal Legislasi Indonesia, 15(4), 277.
Sofyan, A., & Azisa, N. (2016). Buku Ajar Hukum Pidana. Pustaka Pena Pers.
Zainal Abidin Farid, H. A. (2014). Hukum Pidana 1. Sinar Grafika.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.