Batasan Tanggung Jawab Notaris dalam Mengonstatir Dokumen Pelengkap Akta Berupa Surat Kuasa yang Ditandatangani Secara Elektronik (Studi Kasus Notaris X di Jakarta Selatan)
Main Article Content
Abstract
In the practice of technology-based startup companies (start-ups), electronic signatures are often used, including in making power of attorney as a complementary document in making a deed, this does not rule out the possibility of human error in affixing an electronic signature, which can cause losses for the signatory. real hands. This research aims to determine the validity of the complementary document in the form of a power of attorney signed electronically by someone other than the account owner and the limits of the notary's responsibilities as a position that maintains the complementary document for the deed in the form of a power of attorney signed electronically. The doctrinal method with a case approach experienced by Notary X in South Jakarta was applied in this research. From the research results, it can be concluded that a power of attorney signed electronically by someone other than the electronic signature platform account holder is invalid, then the notary is only responsible for formal, not material, truth, so the notary is not responsible for the truth of an electronic signature made by Apart from the electronic signature platform account owner, there are tips from the resource person that can be put into practice in dealing with cases regarding electronic signatures.
Downloads
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Alwesius. Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022.
Selenggang, Chairunissa Said. Notaris Sebagai Pejabat Umum. Depok: PT Rajawali Buana Pustaka, 2023.
Wibisana, Andri Gunawan. Et al. Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023.
Makarim, Edmon. Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary. Depok: Rajawali Pers, 2020.
Tobing, G. H. S. Lumban. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga, 1983.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris. UU Nomor 30 Tahun 2004. LN Tahun 2004 No. 117 TLN No. 4432. Sebagaimana diubah terakhir oleh UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004. LN Tahun 2014 No. 3 TLN No. 5491.
Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU Nomor 11 Tahun 2008. LN Tahun 2008 No. 58 TLN No. 4843. Sebagaimana diubah terakhir oleh UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008. LN Tahun 2024 No. 1 TLN No. 6905.