Hati-hati, Ini Konsekuensi Hukum Jika Tugas Akhir Dikerjakan Orang Lain
Main Article Content
Abstract
The phenomenon of thesis jockeying has become a subject of intense scrutiny due to the confluence of several complex factors: an educational culture that places a high premium on final results, the mental attitudes of students, and the absence of robust regulatory frameworks. In certain cities, the mushrooming of thesis writing services has posed a significant challenge to the very existence of universities. This practice has been denounced as immoral and a form of intellectual fraud. The objective of this research is twofold: to investigate the criminal law implications of final assignments in higher education and to evaluate the criminal law policies pertaining to thesis writing services in the context of future developments. This study employed a normative legal method for analysis, which entailed an in-depth review of relevant laws and regulations, as well as an examination of the underlying legal principles. The findings revealed two primary conclusions. First, while the criminal law aspect of final project writing services may be deemed unethical, they cannot be charged with fraud as defined in the Criminal Code of Ukraine. This is due to the fact that the elements of fraud, as defined under this legal framework, were not met. The principle of legality in criminal law, as articulated in Article 1 of the Criminal Code of Ukraine, requires that a person be punished only in the presence of a clear legal basis. While the act of providing final project writing services may be considered reprehensible, it does not constitute criminal conduct, and as a result, no criminal sanctions can be applied. Secondly, criminal law policy must aim to prevent crime. Criminal sanctions represent one of the instruments employed in this effort.
Downloads
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Afriantoni, et. al. (n.d.). Isu-Isu Kritis Dalam Pendidikan Tinggi: Sebuah Tinjauan Aktual Terhadap Praktik Pendidikan Tinggi di Indonesia. In 2016 (CV. Budi U).
Ali, M. (2011). Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika.
Ali, Z. (2014). Filsafat Hukum (S. Grafika (ed.)).
Arief, B. N. (2008). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Kencana.
Aswan. (2019). Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik, Guepedia.
Effendi, E. (2019). Delik-Delik Populer Di Tengah Masyarakat,. Taman Karya.
Lutfi, M. dan A. H. F. (2013). Hitam Putih Pendidikan (Menyingkap Realitas, Merajut Solusi). UB Press.
M.Syamsudin. (2015). Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif (Edisi Kedua),. Kencana.
Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana,. Rineka Cipta.
Mulyadi, L. M. (2008). Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik.
Marzuki, P. M. (2008). Pengantar Ilmu Hukum,. Kencana.
Ngani, N. (2012). Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum. Pustaka Yustisia.
Prasetyo, T. (2013). Hukum Pidana. Rajawali Pers.
Qurtubi, A. (2019). Administrasi Pendidikan (Tinjauan Teori & Implementasi). CV. Jakad Media Publishing.
Rangkuti, F. (2006). Measuring Customer Satisfaction: Gaining Customer Relationship Strategy (Teknik mengukur dan Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan & Analisis Kasus PLN-JP,. PT.Gramedia Pustaka Utama.
Thoha, M. dan T. (2016). Aktualisasi Nilai-Nilai Kecerdasan Emosional Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Di Perguruan Tinggi. Duta Media Publishing.
Zaidan, M. A. (2015). Menuju Pembaharuan Hukum Pidana,. Sinar Grafika.
Abdullah, J. (2016). Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Delik Biasa Yang Diselesaikan Dengan Mediasi ( Studi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian). Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Riau, Volume III Nomor 1 Februari 2016, Hlm.5.
Makita Cindiana. (2015). Perjokian Skripsi Dikalangan Mahasiswa Dipacitan. Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Hlm.2.
Sanova, M. D. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pasal 378 KUHP. Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Hlm.43.
Lathif, N. (2017). TEORI HUKUM SEBAGAI SARANA / ALAT UNTUK MEMPERBAHARUI ATAU MEREKAYASA MASYARAKAT. PALAR | PAKUAN LAW REVIEW, 3(1). https://doi.org/10.33751/.v3i1.402
Jhonson, S. J. (2007). Supreme Court of the United States. Jurnal Westlaw, Thomson Reuters.
Yacob DJasmani. (2011). Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum Di Indonesia. Jurnal Undip, Jilid. 40, No. 3 Juli 2011, Hlm.366. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.40.3.2011.365-374