KEDUDUKAN HUKUM WHISTLE BLOWER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA
Main Article Content
Abstract
One of the efforts made by the state in order to realize legal protection for every citizen is to carry out honest and fair law enforcement, including the state's efforts to and overcome the occurrence of criminal acts that can disrupt public security and public order. Current criminal law enforcement practices This is known as a new term, namely whitsle blower. Etymologically whitsle blower comes from the word whitsle which means "whistle" or "whistle sound", while blower means whistle blower or reporter, secret leaker, or whistleblower. The existence of the whitsle blower is very important in uncovering serious and organized criminal acts, especially crimes Corruption crimes have not received adequate legal protection. This can be seen from a number of cases of criminalization of whistleblowers by law enforcers. This research is normative research. research carried out by examining the literature using a statute approach. Regulation of whitsle blowers and justice collaborations in SEMA Number 04 of 2011. The role of whitsle blowers in Indonesia needs to continue to be encouraged and socialized, also implemented, both by government institutions, private companies and public institutions . Although the practice of protecting whitsle blowers is not without challenges, amidst the lack of protection for whitsle blowers in Indonesia, a whitsle blower can be threatened because of their reports or testimony regarding alleged violations and crimes that have occurred.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Ganarsih, Yenti, Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundring), Jakarta : Universitas Indonesia, 2012.
Haris Abdul Semendawai. Memahami Whiste Blower, Jakarta : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2011
Ikhsan Muhammad, Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Surakarta :Muhammadiyah Universiity Press, 2017
Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta : Gramedia, 2005
Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2007.
Suradi, Korupsi dalam Sektor Pemerintah dan Swasta, Yogyakarta; Gaya Media Press; 2006
Sunarso Siswanto, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
Tahir, Heri Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Yokyakarta : Laskbang Pressindo, 2012.
Rusli Muhammad, Pengaturan dan Urgensi WhistleBlower dan Justice Collaboration Dalam Sistem Peradilan Pidana, (Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No. 2, Vol. 22 April 2015
Sinar, Muhammad Syukri Akub, Abdul Azis, Perlindungan Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi, (Jurnal Amanna Gappa, Vol. 28, No. 2, (2020), P-ISSN: 0853-1609, E-ISSN: 2549-9785