Implikasi Hukum Atas Kelalaian Notaris Terhadap Keterlambatan Pendaftaran Jaminan Fidusia
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
The legal implication of notary negligence for late registration of fiduciary guarantees is that notary acts are very risky and have a negative impact, so it is necessary to provide fair and appropriate legal protection to the parties involved in the transaction. This study aims to remind and encourage notaries to comply with applicable legal provisions carefully and in a timely manner. In addition, it is also to uphold justice and legal certainty in fiduciary guarantee transactions, so that the rights and obligations of each party can be fulfilled properly. By applying appropriate legal implications for notary negligence, it is expected to prevent violations of law that harm the parties and maintain the integrity of the notary profession as a trustworthy law enforcer. The research method used is normative legal research. With a statutory approach, i.e. examining current laws and regulations, other relevant literature, and case studies relating to the topic of legal implications of notary negligence on late registration of fiduciary guarantees. The results showed that the legal implications of notary negligence in the process of registering fiduciary guarantees can be very detrimental to the parties involved in the transaction. Moreover, the lack of regulatory clarity and the lack of a conducive legal culture can be obstacles in carrying out notary duties effectively. However, the notary's role in ensuring the validity and legal force of the fiduciary guarantee deed is essential to provide protection to the parties concerned.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
H.S., Salim. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).
Kelsen, Hans. (Alih Bahasa Oleh Somardi), General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik. (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007).
Kurnia, Titon Slamet. dkk, Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum Di Indonesia: Sebuah Reorientasi. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana, 2010)
Nico. Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum. (Yogyakarta: Center for Documentation and studies of business Law, 2003).
Rustam, Riky. Hukum Jaminan. (Yogyakarta: UII Press, 2017).
Soemitro, R. Hanitiyo. Metode Penelitian Hukum dan Juri Metri. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).
Sutarno. Aspek-aspek Hukum Pekreditan Pada Bank. (Bandung: CV. Alfabeta, 2003).
Afra, Fairuz. (2022). “Analisis Hukum Konsep Jaminan Dalam Penyelesaian Kasus Kredit Jaminan Fidusia.” Diponegoro Private Law Review. 9(1): 59-72.
Angga Pratama & Pandamdari, Endang. (2020). “Analisis Kepastian Hukum Terhadap Hak Eksekutorial Objek Jaminan Fidusia Yang Dimiliki Kreditur Pada Pasal 15 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019,” Jurnal Hukum Adigama. 3(1): 645–668
JP, Oddy Marsa. (2019). “Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pada Bank Perkreditan Rakyat (Suatu Studi Pada Bank Tjandra Artha Lestari Bandar Lampung).” Jurnal Cepalo. 3(1): 19-26.
Julio, Hari. (2017). “Akibat Hukum Terhadap Objek Jaminan Fidusia Atas Keterlambatan Pendaftaran Pada Kantorpendaftaran Fidusia.” Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara.
Meilaputri, I G. A. D. (2019). “Kekuatan Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia yang Didaftarkan Setelah Terjadinya Wanprestasi.” Jurnal Kertha Wicaksana. 13(2): 69-72.
Melati, Gladys O. (2015). “Pertanggungjawaban Notaris dalam Pendaftaran Fidusia Online Terhadap Penerima Fidusia”. Jurnal Repertorium. 3(1): 62-75.
Ni N.A. Adnyaswari & Putrawan, Suatra. (2018). “Kekuatan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan,” Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum. 6(12): 1–14.
Savitri, Anasya. (2021). “Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Pada Akta Notaris Dan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur.” Khatulistiwa Law Review, 2(1): 398-412.
Suryaningsih. (2020). “Perjanjian Kredit Dengan Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia,” Jurnal Jendela Hukum. 7(2): 8–14.
Thema, Komang A.Y.A. (2019). “Pelaksanaan Fidusia Pada Bank Perkreditan Rakyat Ulatidana Rahayu Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Secara Online,” Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 4(3): 421–432.
Widyari, Ida Ayu Made. (2017). “Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Sistem Online,” Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan. 2(2): 268–276.
Widyawati, Astuti. (2022). “Hambatan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Kantor Notaris Nuraini, S.H.,M.Kn).” Jurnal Serambi Hukum. 15(2): 1-9.
Wijaya, Happy Trizna. (2019). “Keabsahan Akta Dibawah Tangan Kredit Motor Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia,” Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 2(1): 77–86
Yudhistira, Eko. (2008). “Pendaftaran Jaminan Fidusia: Hambatannya Dilihat Dari Aspek Sistem Hukum.” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.