Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual Kelompok LGBT Ditinjau dari Perspektif HAM (Analisis Yuridis Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021)
Main Article Content
Abstract
Bogor City has established regulations on LGBT by issuing Regulation Number 10 of 2021. It is necessary to conduct research on the regulation in order to avoid human rights violations. This research focuses on examining the local regulation of Bogor City on LGBT people from a human rights perspective. This research uses normative legal research. The purpose of this study is to determine the conflict of norms that occur between the Bogor City bylaw and the Human Rights Law, identify human rights violations against LGBT people and determine the efforts of judicial review of the bylaw. Regulation No. 10 of 2021 contradicts the basic rights of citizens stipulated in the Human Rights Law and the rights violated in the regulation include the right to human dignity, the judicial review can be done in two ways. Therefore, it is hoped that there is a need for rule reform so that in the basis of formation there are no conflicts of norms that have implications for violations of human rights.
Downloads
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Dhamayanti, F.S. (2022) ‘Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia’, Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, 2(2), pp. 210–231.
Hapsari, N.W. (2021) ‘Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Minoritas Gender Sebagai Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia (Perbandingan Kasus Lgbt Di Indonesia, India Dan Brunei Darussalam)’, " Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 1(2), p. 28.
Huda, N. (2008) ‘Urgensi Judicial Review Dalam Tata Hukum Indonesia’, Ius Quia Iustum Law Journal, 15(1), p. 98537.
Huda, N. (2019) Hukum pemerintahan daerah. Nusa Media.
Kelsen, H. (2019) Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif. Nusamedia.
Listiorini, D. (2022) ‘Mengkaji Ulang Teori Kepanikan Moral dalam Situasi Kepanikan Moral Seksual di Era Digital’, KOMUNIKATIF: Jurnal Ilmiah Komunikasi, 11(2), pp. 150–164.
Maria, B. et al. (no date) ‘wanita dalam islam’.
Marzuki, P.M. (2010) ‘Penelitian Hukum Normatif’, Jakarta: Kencana Prenada Media Group [Preprint].
Muzakkir, M. (2021) ‘LGBT DALAM PERSPEKTIF HAM DAN MENURUT UUDN 1945’, Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah, 2(1), pp. 1–14.
Nomor, P.M.A. (1AD) ‘Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil’.
Nomor, U.-U. (12AD) ‘tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan’.
Putri, D.W.D. (2022) ‘LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia’, Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, 2(1), pp. 88–100.
Soekanto, S. (2007) ‘Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat’.
Soemantri, S.S. (1997) Hak Uji Material di Indonesia. Alumni.