Pembagian Wilayah PPAT oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Surabaya Berkaitan dengan PP No. 37 Tahun 1998

Main Article Content

Rayfa Camelia Parameswari
Laurentius Kevin Christian Orey Singal
Septia Angelin Christianti Supardi

Abstract

BPN has partners to help carry out its duties and functions, one of which is PPAT, which is a public official who is given the authority to make authentic deeds regarding land rights, which has a working area that has different rules in Government Regulation Number 24 of 2016 which regulates PPAT's working area is one provincial area, whereas in Regulation of the Head of the National Land Agency Number 1 of 2006 it is one working area of the Land Office. This resulted in losses for the PPAT that forced to follow the BPN. This writing was carried out using the Statute Approach and Conceptual Approach, which aims to obtain legal certainty regarding the PPAT work area that should be followed. From the discussion, it can be seen that the source of BPN's authority to divide the PPAT area is based on the Head of Land Agency Regulation Number 1 of 2006 which regulates the work area of PPAT which follows the land office, and that the legal relationship between PPAT and BPN is specifically in the scope of the transfer of land rights is a horizontal legal relationship (mitra) so it should not be appropriate for one institution to impose its will which is contrary to the applicable laws and regulations

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Camelia Parameswari, R., Christian Orey Singal, L. K., & Christianti Supardi, S. A. (2024). Pembagian Wilayah PPAT oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Surabaya Berkaitan dengan PP No. 37 Tahun 1998. UNES Law Review, 6(3), 8643-8653. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1738
Section
Articles

References

Efensi Perangin. (1989). Aspek Teoritik Peralihan Hak Atas Tanah Menurut UUPA. Majalah Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Gajah Mada. Nomor 18/X/93. Yogyakarta. hal.11
Fuady, M. (2023). Teori-Teori Dalam Hukum Agraria. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
Haryanto, J. (2022). Panduan Lengkap Hukum Praktik Kepemilikan Tanah. Yogyakarta: Laksbang Justitia.
IGN.G.Susila. (2014). Kejahatan Sertifikat Tanah Ganda. Malang: Universitas Brawijaya Press.
Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.
Poerwadarminta, W. (1953). Sendi-Sendi Hukum Tanah Indonesia. Jakarta: Yayasan Pembangunan.
Surata, I. G. (2016). Landreform Reformasi Hukum Agraria Bagi Petani Indonesia. Malang: Media Nusa Creative.
Burgerlijk Wetboek
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893)
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Perubahan Nama Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak Menjadi Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional