Efektivitas Penerapan E-Court Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare
Main Article Content
Abstract
The Supreme Court in an effort to apply one of the principles in civil law, namely the principle of simple, fast and light costs, has implemented the e-court system as stipulated in Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Electronic Administration of Cases in Court. The purpose of this study was to determine the extent of the Effectiveness of the Implementation of E-Court Pekara Divorce in the Parepare Religious Court. This research is a descriptive qualitative research with a normative juridical approach with data collection through interviews and literature studies by searching literature, books, and legislation. The results of this study show that electronic proceedings at the Parepare Religious Court in 2022 are very effective. The supporting factors in electronic events include electronic event support facilities such as electronic media such as smartphones and PCs / laptops, internet networks, having active e-mail and telephone / whatsapp numbers, public awareness of the importance of electronic events and the importance of having the ability to use electronic media. The inhibiting factor of electronic events is the internet network, lack of technological knowledge. Analysis of the impact of the implementation of e-court this research is that the Parepare Religious Court as much as possible conducts socialization about e-court and its features to the community so that the use of e-court in the future can increase.
Downloads
Article Details
![Creative Commons License](http://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88x31.png)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Direktrorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Buku Panduan Gugatan Mandiri, Jakarta: Dirjen Badilag, 2021
“Pojok Digital: Aplikasi e-ourt Pengadilan Tingkat Banding”, Peradilan Agama Edisi 18 Desember 2020.
“Kronik Lahirnya Peradilan Elektronik”, Peradialan Agama, Edisi 14 November 2018.
Pelaksanaan Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik, Jakarta: Dirjend Badilag MARI, 2020. , E-Litigasi & 9 Aplikasi DITJEN BADILAG, Peradilan Agama Edisi 16 Desember 2019
“Meneguhkan Identitas: Peradilan Keluraga atau Peradilan Islam?”, Peradilan Agama, Edisi 5 Desember 2014.
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015-2019, Jakarta:Kepaniteraan MARI, 2019.
Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjuan Kembali secara Elektronik.
L, Sudirman, Hukum Acara Peradilan Agama, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Mahkamah Agung RI, Jakarta: Mahkamah Agung RI,
Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.
Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang admnistrasi perkara di Pengadilan Agama secara elektronik;
Rukin, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. I, Takalar, Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
Soerjono, Soekanto, “Faktor-Faktor yang Memperngaruhi Penegakan Hukum”, dalam Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Suadi, Amran, Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Ukraina:Prenadamedia Group, 2021.
, Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia, Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2019.
Yunita, Arwini, dkk. “Persepsi Hakim Tentang Ketertiban pihak Ketiga sebagai Penyebab Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 229/Pdt.G/PA. Barru di Pengadilan Agama Barru”, Jurnal QadauNa, Vol. 1, Ed. Oktober 2020.
Wawancara:
Abdul Rahim, Panitera Pengadilan Agama Parepare, Wawancara 15 Januari 2024
Andita Permana Sari (31), IT/Petugas pojok e-court Pengadilan Agama Parepare, Wawancara 12 Januari2024
Lizia Aftikhah (26), Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Parepare, Wawancara 12 Januari 2024
Marietza Aditya Yuristia (29), Petugas PTSP Pengadilan Agama Parepare, Wawancara 12 Januari 2024
Muh. Gazali Yusuf (45), Hakim Pengadilan Agama Parepare, Wawancara tanggal 16 Januari 2024
A bin B (Inisial), Pemohon Perkara Nomor 386/Pdt.G/2022/PA. Pare (45), Pengguna lain e-court, Wawancara tanggal 16 Januari 2024