Protection of Human Rights from Sexual Violence Against Women and Children Victims in East Seram Regency (A Study of Court Decisions in 2018-2022)
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
This research discusses numerous cases of sexual violence in East Seram Regency based on court decisions from 2018–2022. The focus of this research is the protection and fulfillment of the right of sexual violence victims in East Seram Regency. This study is a normative juridical with analytical descriptive method based on theories, concepts and regulations which are analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the protection and fulfillment of human rights of sexual violence victims in East Seram Regency is still suboptimal due to the existence of social factors in society that do not recognize the importance of protecting the rights of sexual violence victims. It is shown that a highly unhealthy patriarchal culture, a criminal justice system that does not fully advocate victims and still focuses on criminalizing the perpetrators, as well as a society with low educational and economic standards. The advice given is that it is necessary to provide advocacy to the public regarding healthy sex education and the delivery of the information regarding rights of women and children, to strengthen the capacity of law enforcement officials in protecting the rights of victims of sexual violence, and establishing implementing regulation for the Sexual Violence Criminal Act as a legal basis for providing protection for sexual violence victims.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Aryana, I. W. P. S. (2022). Tinjauan Relasi Kuasa Pada Kekerasan Seksual Dalam Hubungan Personal. Jurnal Yustitia, 16(1), 37–44.
Asshiddiqie, J. (2007). Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. In Bhuana Ilmu Populer.
Azhar, J. K., Hidayat, E. N., & Raharjo, S. T. (2023). Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban. Share: Social Work Journal, 13(1), 82–91.
Badrudduja, A., & Widowaty, Y. (2023). Analisis Pemenuhan Hak Atas Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), 4(2), 57–68.
Carolina, A. (2005). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Proses Peradilan Pidana. Universitas Indonesia.
Faisal, F., Ghazali, M., Umar, M. H., & Djafar, M. M. M. (2023). Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual: Apakah Hukum Sudah Cukup Memberikan Keadilan? Jurnal Hukum & Pembangunan, 53(1), 1–11.
Hairi, P. J. (2016). Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya (Sexual Violence Problems: Analyzing The Direction Of Government Policy In Handling The Problems). Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, 6(1), 1–15.
Hakim, L., & Kurniawan, N. (2021). Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia. Jurnal Konstitusi, 18(4), 869–897.
Hutabarat, D. T. H., Fransisca, Z., Ritonga, F., Pardede, D. J., Almas, S., Sikumbang, N. A., Mutiara, Khoiriyah, A., Hamizah, S., Malahayati, & Suryadi. (2022). Understanding And Describing Relationship Of State Law And Human Right. Journal of Humanities, Social Sciences and Business (JHSSB), 1(1), 65–72. https://doi.org/https://doi.org/10.55047/jhssb.v1i1.63
Is, M. S., Antasari, R. R., & Barkah, Q. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesejahteraan Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. Mimbar Hukum, 35(2), 119–144.
Kasim, N. M. (2012). Prespektif Islam Tentang Gender. Jurnal Inovasi, 9(02).
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2022a). Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2022b). Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peringatan Kampanya Internasional Hari 16 Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (25 November – 10 Desember 2022). https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-kampanye -internasional-hari-16-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-25-november-10-desember-2022
KPPA. (2023). Ada 25.050 Kasus Kekerasan Perempuan di Indonesia pada 2022. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA). https://dataindonesia.id/ragam/detail/ada-25050-kasus-kekerasan-perempuan-di-indonesia-pada-2022
Paradiaz, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(1), 61–72.
Rahayu, N. (2021). Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia. Bhuana Ilmu Populer.
Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 140–159.
Ramadhani, S. R., & Nurwati, R. N. (2022). Dampak traumatis remaja korban tindakan kekerasan seksual serta peran dukungan sosial keluarga. Share: Social Work Journal, 12(2), 131–137.
Saragi, M. M. (2012). Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan. Hukum Online.Com. https://www.hukumonline.com/klinik/a/ bentuk-bentuk-surat-dakwaan-lt4f4c5a4ea3527/
Setiawan, D., Muhadar, M., & Heryani, W. (2018). Pembuktian Tindak Pidana Psikis dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pagaruyuang Law Journal, 2(1), 1–23.
Setyowati, E. (2021). Konvensi Internasional Cedaw: Kiprah Pbb Dalam Menghapus Diskriminasi Wanita & Dukungan Indonesia Melalui Ratifikasi. Jurnal Artefak, 8(2), 127–136.
Stoltenborgh, M., Van Ijzendoorn, M. H., Euser, E. M., & Bakermans-Kranenburg, M. J. (2011). A global perspective on child sexual abuse: Meta-analysis of prevalence around the world. Child Maltreatment, 16(2), 79–101.
UNHCR. (2022). Gender-based Violence. United Nations High Commissioner for Refugees. https://www.unhcr.org/gbv-toolkit/_test/#:~:text=GBV is an abuse of,harmful practices also constitute GBV.