Analisis Pembebanan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi
Main Article Content
Abstract
The criminal acts of corruption that have occurred so far have not only been detrimental to state finances, but also constitute a violation of the social and economic rights of society at large. Criminal acts of corruption which have occurred widely, have not only harmed state finances, but have also constituted violations of the social and economic rights of society at large, so that criminal acts of corruption need to be classified as crimes whose eradication must be carried out in an extraordinary manner. The research objective used in writing this journal is normative juridical research or commonly called normative legal research. Normative juridical research is a research method used to determine the legal norms contained in statutory regulations. In Indonesia, corruption is a collaboration between actors in the public sector and the private sector. This situation becomes even more difficult and almost becomes a decision when we see that law enforcement officials from upstream to downstream are involved in a network of corruption that should be made enemies of law enforcement or targets of law enforcement itself.
Downloads
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
pengganti terhadap korporasi dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi”
Ade Mahmud Dinamika Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Vol. 3 No. 2 – Desember 2017 p. 137-156 ISSN: 2477-
5681 (Cetak), ISSN: 2580-0906
Ahmad, Hambali Thalib& Baharuddin Badaru Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Terhadap PelakuTindak Pidana Korupsi Volume 2, Nomor 1, Januari 2021 P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Asmui Penjatuhan Sanksi Dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi ISSN: 1907-7262 / e-ISSN: 2477- 5339 Volume 14, Nomor 1, Juni 2023
Fathur Rauzi, Sukarno prolematika pembebanan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi Volume 12 NO 1, JUNE 2023 P-ISSN: 2303-050X / E-ISSN: 2580-5797
Fontian Munzil Dkk, Kesebandingan Pidana Uang Pengganti dan Pengganti Pidana Uang Pengganti dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara dan Kepastian Hukum Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 22 Januari 2015: 25 - 53
Guntur Rambey Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda De Lega Lata, Volume I, Nomor 1, Januari – Juni 2016
Mariana, Dina, Bintang Olga Natalia Saragih, and Qemal Candra Maulana. 2022. “Penyitaan Aset Sebagai Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara”. JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 5 (8):2928-35. https://doi.org/10.54371/jiip.v5i8.77Michael barama 2011 karya ilmiah uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi
Rizky Pratama Putra Karo Karo Pidana Uang Pengganti Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi jurnal.komisiyudisial.go.id E-ISSN: 2579-4868; P-ISSN: 1978-6506 Vol. 13 No. 2 Agustus 2020