Perlindungan Hukum Kreditor Terhadap Debitor Pailit dalam Peer to Peer Lending
Main Article Content
Abstract
This research addresses issues related to the debt relationship in the peer-to-peer lending scheme in Indonesia, focusing on creditors' rights to file for bankruptcy against debtors and the concept of an insolvency test. In the context of technological advancements, peer-to-peer lending serves as a digital solution for the interaction between debtors and creditors. Despite providing an efficient alternative, this scheme is not without risks, especially when debtors are unable to repay their debts. Concerns arise regarding whether aggrieved creditors can directly file for bankruptcy without adequate assessment of the debtor's assets. The insolvency test concept is crucial to prevent premature bankruptcy decisions. This research employs legal research methods with literature, historical, and artificial intelligence (AI) approaches. Through literature analysis, legal regulation evaluations, and historical approaches, the study aims to understand the norms, principles, and legal aspects involved in peer-to-peer lending bankruptcy. AI and machine learning are utilized for analyzing large datasets related to bankruptcy cases, while natural language processing expedites the analysis of legal regulation texts and related documents. The research results discuss the development of bankruptcy laws in Indonesia and the regulation of peer-to-peer lending. It is argued that a profound understanding of creditor rights, insolvency tests, and the dynamics of the peer-to-peer lending scheme is essential in developing legal policies that align with technological advancements and societal needs.
Downloads
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Djoni, G. S., & Usman, R. (2010). Hukum Perbankan. Sinar Grafika, Jakarta.
Ginting, E. R. (2018). Hukum Kepailitan. (Edisi pertama). Rawamangun Jakarta: Sinar Grafika.
Hasanah, S. (2018, 18 April). Perbedaan Kepailitan dengan Insolvensi. Hukumonline. URL: https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-kepailitan-dengan-insolvensi-lt5ad55778bf98f
Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech. Departemen Perlindungan Konsumen OJK, Jakarta.
Sari, E. K., & Simangunsong, A. (2007). Hukum Dalam Ekonomi. PT Gramedia Widiasarana, Jakarta.
Shubhan, M. H. (2022). Karakteristik Hukum Kepailitan Indonesia Dan Perkembangannya Sebagai Instrumen Hukum Recovery Pembayaran Utang Debitor.
Tampubolon, H. R. (2019). Seluk-Beluk Peer To Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia. Jurnal Bina Mulia Hukum, 3 (2), Maret 2019.
Widodo, D. S., & Silitonga, P. E. S. (2017). Company Performance Analysis: Leadership Style, Corporate Culture and Human Resource Development. International Review of Management and Marketing, 7(4), 34–41.
Tim Publikasi Hukumonline. (2021, 19 November). Mengurai Relevansi Insolvency Test di Indonesia. Hukumonline. URL: https://www.hukumonline.com/berita/a/mengurai-relevansi-insolvency-test-di-indonesia-lt61976ba7caa3f
Tumbuan, F. B. G. (2017). Himpunan kajian mengenai beberapa produk legislasi dan masalah hukum di bidang hukum perdata. PT Gramedia Pustaka Utama.
Burgerlijk Wetboek
Staatsblad Nomor 217 Tahun 1905
Staatsblad Nomor 348 Tahun 1906
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
US Bankruptcy Code