Mekanisme Hukum : Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon di Indonesia
Article Sidebar
Published:
Feb 3, 2024
Keywords:
Climate Change, Carbon Trading, IDX Carbon
Main Article Content
Abstract
Indonesia shows its commitment to the Paris Agreement held in 2016 on climate change. One of the implementations of this agreement, Indonesia has implemented carbon trading which carbon trading is one part of the mitigation to slow down climate change as well as realizing the target together with participating countries of 2 - 1.5 Celsius or with a percentage of 29% and 41% in 2030 and net zero emissions by 2060. Scientific research uses legal research methods, relying on the analysis of rules, norms, jurisprudence, and jurisprudential opinions. Moving on from the mandate of Law 14/2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector, OJK issued POJK Number 14 of 2023 concerning Carbon Trading through the Carbon Exchange. The POJK contains procedures for carbon trading through the carbon exchange, as well as regulation, licensing, supervision, and development of carbon trading through the carbon exchange.
Downloads
Download data is not yet available.
Article Details
How to Cite
Valiant, V. A., Mariyatul Ulfa, S., Liyadi, S. S., Farahiya, Z., & Ludiasa, R. (2024). Mekanisme Hukum : Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon di Indonesia. UNES Law Review, 6(2), 7354-7365. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1618
Section
Articles
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
A. Aziz Kurniawan, Siti Koiromah, Claire Wordley, & Wira Dillon. (2022). DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA (Sebuah Tinjauan Risiko Perubahan Iklim Dan Kerugian Ekonomi Maupun Sosialnya). https://www.cerah.or.id/id/publications/report/detail/the-cost-of-climate-change-in-indonesia
Agatha Sevilla Maharia, Muhamad Muhdar, & Rahmawati Al Hidayah. (2020). Penggunaan Certified Emission Reductions Sebagai Bukti Objek Transaksi Carbon Crediting . Jurnal de Jure , 12(2), 18–31.
Agustinus Prajaka Wahyu Baskara. (2023). KERANGKA HUKUM BURSA KARBON DI INDONESIA: PERKEMBANGAN TERKINI DAN TANTANGAN KE DEPAN. MIMBAR HUKUM, 35(SPECIAL), 40–79.
Amira Bilqis, & Arie Afriansyah. (2020). PARISAGREEMENT: RESPON TERHADAP PENDEKATAN PRINSIPCOMMON BUT DIFFERENTIATED RESPONSIBILITIES AND RESPECTIVE CAPABILITIES DALAMKYOTO PROTOCOL. JURNAL PENELITIAN HUKUM DE JURE, 394–407.
Arfianto Purbolaksono, Asrul Ibrahim Nur, Christina Clarissa Intania, Dewi Rahmawati Nur Aulia, Felia Primaresti, & Putu Rusta Adijaya. (2023). UPDATE INDOENSIA (Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial).
Bisnis.com. (2033, September 25). Mengenal Arti Bursa Karbon, Tujuan dan Skema Perdagangannya. Bisnis.Com. https://market.bisnis.com/read/20230925/7/1698398/mengenal-arti-bursa-karbon-tujuan-dan-skema-perdagangannya
Bowo Dwi Siswoko. (2008). Pembangunan, Deforestasi dan Perubahan Iklim. JURNAL MANAJEMEN HUTAN TROPIKA (JMHT), 14(2), 88–95.
Dinda Devina Maharat, Nadia Nathania Sutanto, & Syahreza Fachran. (2023). Tinjauan Yuridis Penerapan Pajak Karbon sebagai Solusi Percepatan Green Energy di Indonesia . JURNAL SPEKTRUM HUKUM , 20(1), 1–18.
Elda Sofia. (2018). Implikasi Hukum Paris Agreement Melalui Program REDD+ Berbasis Blue Carbon Di Indonesia. UDAYANA MAGISTER LAW JOURNAL, 8(2), 174–187.
Handrix Chris Haryanto, & Sowanya Ardi Prahara. (2019). PERUBAHAN IKLIM, SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB? Insight: Jurnal Ilmiah Psikologi, 21(2), 50–61.
ICDX Group. (2021, August 27). Apa yang Dimaksud dengan Perdagangan Karbon? ICDX Group. https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/apa-yang-dimaksud-dengan-perdagangan-karbon
INDONESIA STOCK EXCHANGE. (2023, September 26). Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) Resmi Diluncurkan. INDONESIA STOCK EXCHANGE. https://www.idx.co.id/id/berita/siaran-pers/2016
INSTITUTE FOR ESSENTIAL SERVICE REFORM. (2020, February 3). Gunakan kendaraan listrik untuk mengurangi emisi CO2. INSTITUTE FOR ESSENTIAL SERVICE REFORM. https://iesr.or.id/en/gunakan-kendaraan-listrik-untuk-mengurangi-emisi-co2
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN. (2016, April 23). Indonesia Menandatangani Perjanjian Paris Tentang Perubahan Iklim. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN. https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/298
Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum (Revisi). KENCANA.
Nabila Putri Zahira, & Dening Putri Fadillah. (2022). PEMERINTAH INDONESIA MENUJU TARGET NET ZERO EMISSION (NZE) TAHUN 2060 DENGAN VARIABLE RENEWABLE ENERGY (VRE) DI INDONESIA. JIS: Jurnal Ilmu Sosial, 2(2), 114–119.
OTORITAS JASA KEUANGAN. (2023, September 26). Siaran Pers: Presiden Resmikan Bursa Karbon Indonesia. OTORITAS JASA KEUANGAN. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Presiden-Resmikan-Bursa-Karbon-Indonesia.aspx
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PERDAGANGAN KARBON MELALUI BURSA KARBON, Pub. L. No. 14, OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 1 (2023). https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Perdagangan-Karbon-Melalui-Bursa-Karbon/POJK%2014%20Tahun%202023%20-%20PERDAGANGAN%20KARBON%20MELALUI%20BURSA%20KARBON.pdf
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON UNTUK PENCAPAIAN TARGET KONTRIBUSI YANG DITETAPKAN SECARA NASIONAL DAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL, Pub. L. No. 98, Peraturan Presiden 1 (2021). https://peraturan.bpk.go.id/Details/187122/perpres-no-98-tahun-2021
PERTAMINA. (2022, July 11). Pertamina Dukung Pemerintah Indonesia Capai Target Net Zero Emission pada 2060. PERTAMINA. https://www.pertamina.com/id/news-room/energia-news/pertamina-dukung-pemerintah-indonesia-capai-target-net-zero-emission-pada-2060
René Dommain, John Couwenberg, Paul H. Glaser, Hans Joosten, & I. Nyoman N. Suryadiputra. (2014). Carbon storage and release in Indonesian peatlands since the last deglaciation. Quaternary Science Reviews, 97, 1–32.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PARIS AGREEMENT TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (PERSETUJUAN PARIS ATAS KONVENSI KERANGKA KERJA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGENAI PERUBAHAN IKLIM), Pub. L. No. 16, REPUBLIK INDONEISA 1 (2016). https://peraturan.bpk.go.id/Details/37573
Rosanna Anderson. (2020). A Seat at the (Trading) Table: Non-Market Mechanisms in the Paris Agreement [Master’s Thesis in Environmental Policy and Law, University of Eastern Finland Law School].
WERI TRI KUSUMARIA. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NASIONAL DAN DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS PERUBAHAN IKLIM MELALUI INSTRUMEN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM (Studi Kasus Di Kabupaten Mukomuko) [INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU].
Winda Fandira, Monik Solistiyowati, & Muhamad Riyan Bagus Widiyanto. (2022). Implementasi Pajak Karbon Sebagai Strategi Peningkatan Kepatuhan Pajak guna Menyongsong Sustainability Development Goals 2030. 27–38.
Agatha Sevilla Maharia, Muhamad Muhdar, & Rahmawati Al Hidayah. (2020). Penggunaan Certified Emission Reductions Sebagai Bukti Objek Transaksi Carbon Crediting . Jurnal de Jure , 12(2), 18–31.
Agustinus Prajaka Wahyu Baskara. (2023). KERANGKA HUKUM BURSA KARBON DI INDONESIA: PERKEMBANGAN TERKINI DAN TANTANGAN KE DEPAN. MIMBAR HUKUM, 35(SPECIAL), 40–79.
Amira Bilqis, & Arie Afriansyah. (2020). PARISAGREEMENT: RESPON TERHADAP PENDEKATAN PRINSIPCOMMON BUT DIFFERENTIATED RESPONSIBILITIES AND RESPECTIVE CAPABILITIES DALAMKYOTO PROTOCOL. JURNAL PENELITIAN HUKUM DE JURE, 394–407.
Arfianto Purbolaksono, Asrul Ibrahim Nur, Christina Clarissa Intania, Dewi Rahmawati Nur Aulia, Felia Primaresti, & Putu Rusta Adijaya. (2023). UPDATE INDOENSIA (Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial).
Bisnis.com. (2033, September 25). Mengenal Arti Bursa Karbon, Tujuan dan Skema Perdagangannya. Bisnis.Com. https://market.bisnis.com/read/20230925/7/1698398/mengenal-arti-bursa-karbon-tujuan-dan-skema-perdagangannya
Bowo Dwi Siswoko. (2008). Pembangunan, Deforestasi dan Perubahan Iklim. JURNAL MANAJEMEN HUTAN TROPIKA (JMHT), 14(2), 88–95.
Dinda Devina Maharat, Nadia Nathania Sutanto, & Syahreza Fachran. (2023). Tinjauan Yuridis Penerapan Pajak Karbon sebagai Solusi Percepatan Green Energy di Indonesia . JURNAL SPEKTRUM HUKUM , 20(1), 1–18.
Elda Sofia. (2018). Implikasi Hukum Paris Agreement Melalui Program REDD+ Berbasis Blue Carbon Di Indonesia. UDAYANA MAGISTER LAW JOURNAL, 8(2), 174–187.
Handrix Chris Haryanto, & Sowanya Ardi Prahara. (2019). PERUBAHAN IKLIM, SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB? Insight: Jurnal Ilmiah Psikologi, 21(2), 50–61.
ICDX Group. (2021, August 27). Apa yang Dimaksud dengan Perdagangan Karbon? ICDX Group. https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/apa-yang-dimaksud-dengan-perdagangan-karbon
INDONESIA STOCK EXCHANGE. (2023, September 26). Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) Resmi Diluncurkan. INDONESIA STOCK EXCHANGE. https://www.idx.co.id/id/berita/siaran-pers/2016
INSTITUTE FOR ESSENTIAL SERVICE REFORM. (2020, February 3). Gunakan kendaraan listrik untuk mengurangi emisi CO2. INSTITUTE FOR ESSENTIAL SERVICE REFORM. https://iesr.or.id/en/gunakan-kendaraan-listrik-untuk-mengurangi-emisi-co2
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN. (2016, April 23). Indonesia Menandatangani Perjanjian Paris Tentang Perubahan Iklim. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN. https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/298
Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum (Revisi). KENCANA.
Nabila Putri Zahira, & Dening Putri Fadillah. (2022). PEMERINTAH INDONESIA MENUJU TARGET NET ZERO EMISSION (NZE) TAHUN 2060 DENGAN VARIABLE RENEWABLE ENERGY (VRE) DI INDONESIA. JIS: Jurnal Ilmu Sosial, 2(2), 114–119.
OTORITAS JASA KEUANGAN. (2023, September 26). Siaran Pers: Presiden Resmikan Bursa Karbon Indonesia. OTORITAS JASA KEUANGAN. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Presiden-Resmikan-Bursa-Karbon-Indonesia.aspx
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PERDAGANGAN KARBON MELALUI BURSA KARBON, Pub. L. No. 14, OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 1 (2023). https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Perdagangan-Karbon-Melalui-Bursa-Karbon/POJK%2014%20Tahun%202023%20-%20PERDAGANGAN%20KARBON%20MELALUI%20BURSA%20KARBON.pdf
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON UNTUK PENCAPAIAN TARGET KONTRIBUSI YANG DITETAPKAN SECARA NASIONAL DAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL, Pub. L. No. 98, Peraturan Presiden 1 (2021). https://peraturan.bpk.go.id/Details/187122/perpres-no-98-tahun-2021
PERTAMINA. (2022, July 11). Pertamina Dukung Pemerintah Indonesia Capai Target Net Zero Emission pada 2060. PERTAMINA. https://www.pertamina.com/id/news-room/energia-news/pertamina-dukung-pemerintah-indonesia-capai-target-net-zero-emission-pada-2060
René Dommain, John Couwenberg, Paul H. Glaser, Hans Joosten, & I. Nyoman N. Suryadiputra. (2014). Carbon storage and release in Indonesian peatlands since the last deglaciation. Quaternary Science Reviews, 97, 1–32.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PARIS AGREEMENT TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (PERSETUJUAN PARIS ATAS KONVENSI KERANGKA KERJA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGENAI PERUBAHAN IKLIM), Pub. L. No. 16, REPUBLIK INDONEISA 1 (2016). https://peraturan.bpk.go.id/Details/37573
Rosanna Anderson. (2020). A Seat at the (Trading) Table: Non-Market Mechanisms in the Paris Agreement [Master’s Thesis in Environmental Policy and Law, University of Eastern Finland Law School].
WERI TRI KUSUMARIA. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NASIONAL DAN DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS PERUBAHAN IKLIM MELALUI INSTRUMEN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM (Studi Kasus Di Kabupaten Mukomuko) [INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU].
Winda Fandira, Monik Solistiyowati, & Muhamad Riyan Bagus Widiyanto. (2022). Implementasi Pajak Karbon Sebagai Strategi Peningkatan Kepatuhan Pajak guna Menyongsong Sustainability Development Goals 2030. 27–38.