Dinamika Politik Pasca Amandemen UUD NRI 1945 : Evaluasi Pemakzulan Presiden berdasarkan Putusan Justisil dan Keputusan Politik

Article Sidebar

ARTICLE PDF
Published: Jan 24, 2024
DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1603
Keywords:
Impeachment, Constitutional Court Verdict, 1945 NRI Constitutional Amendment

Main Article Content

Warsito
Fakultas Hukum, Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta, Indonesia
Widodo Budidarmo
Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Indonesia

Abstract

The procedure for dismissing the President, which is often referred to as impeachment, is an action that is natural in the presidential system. The demand for the dismissal of the President and Vice President halfway because of government policies that were considered impartial to the people at that time became a controversial act. This is because, after the amendment of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 (UUD NRI 1945) regarding the impeachment procedure and mechanism is still quite complicated and does not have a comprehensive regulation regulating the impeachment mechanism of the President and or Vice President. Article 7B of the 1945 NRI Constitution only specifies in general terms the impeachment mechanism for the President. This difficult stage must be motivated because the President has violated the constitution. Therefore, in this study, the author will elaborate in more detail regarding the impeachment mechanism against the President Justisil Verdicts and Political Decisions.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Warsito, & Budidarmo, W. (2024). Dinamika Politik Pasca Amandemen UUD NRI 1945 : Evaluasi Pemakzulan Presiden berdasarkan Putusan Justisil dan Keputusan Politik . UNES Law Review, 6(2), 7146-7152. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1603
Issue
Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Section
Articles
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Hak cipta :

Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:

  1. Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
  2. Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
  3. Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.

References

Andryan, Lembaga Kepresidenan : Sejarah dan Dinamika dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, (Malang, Setara Press), 2020.
Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, (Studi Sosio- Legal atas Konstituante 1956-1959), (Jakarta: Temprint, 2001)
Andy Wiyanto, Pemakzulan dan Pelaksanaan Mekanisme Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Negara Hukum, Volume 4 Nomor 1, (2013)
Abdul Wahid, Independensi Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 4, 2014.
Biro Pengkajian MPR RI, Check and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2017).
Catur Alfath Satriya, Karakteristik Pemakzulan Presiden di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 3, 2022.
Edi Prabowo, Mekanisme Pemakzulan (Impeachment) Presiden : Studi Perbandingan Negara Indonesia dan Brasil, Journal of Indonesian Law, Volume 1, Nomor 2, 2020.
Henry Campbell, Black’s Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence,Ancient and Modern.
Kunti Dyah Wardani, Impeachment Dalam Ketatanegaraan Indonesia.
Hendra, Pertanggung jawaban Politik Presiden Pasca Amandemen UUD 1945, Jurnal Wacana Politik – Jurnal Ilmiah Departemen Ilmu Politik ISSN 2502-9185, Vol . 1, No. 1, Maret 2016.
Kamarusdiana, Filsafat Hukum, PKM UIN Syarif Hidayatullah, cet 1, 2018
M. Laica Marzuki, Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, 2010.A
Salman Manggalatung, Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945, (Bekasi, Gratama Publishing, 2016)
Suwoto Mulyosudarmo, Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara, (Jakarta: Gramedia, 1997)
Wiwik Budi Wasito, Demokrasi dan Nomorkrasi dibangun secara Interpenden, Majalah Konstitusi Nomor 34, (November 2009).
Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Menelusuri Sosiologi Hukum Negara, 1983, RAJAWALI.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Ketetapan MPR No: I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR.
Undang-undang Nomor. 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU. No. 4 Tahun 2014 Perubahan Ketiga UU. No. 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi.