Analisis Hukum Yayasan Pendidikan Tinggi Sebagai Wajib Pajak Penghasilan
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
This research focuses on the Legal Analysis of Higher Education Foundations as Income Tax Subjects. The research method employed is normative juridical with a conceptual, theoretical, legislative, and case approach. The data used consists of secondary data in the form of primary and secondary legal materials. The research results indicate that Higher Education Foundations now have legal certainty as Taxable Entity subjects, with obligations to Withhold, Deposit, and Report (3M) Article 21 Income Tax under Law No. 36/2008 for activities falling under Article 21 Income Tax, Article 4 paragraph (1), such as salaries/wages of teachers, allowances, honorariums paid to employees or participants, and other parties. Income received or obtained from business activities, work, or services, deduction of registration fees for new students, student tuition fees, etc.; Article 4 paragraph (2) gains from the utilization of foundation assets, etc.; Article 23 Income Tax on architectural services for the construction of foundation education buildings. These amounts are then deposited at the post office or bank designated by the Minister of Finance. Furthermore, Taxpayers, Tax Withholders, and Tax Reporters, if found in violation of tax regulations, will face sanctions, including Administrative Sanctions under Article 7 Paragraph 1 of Law No. 6 of 1983 concerning General Provisions and Taxation Procedures (Tax Law) for failure to report Tax Returns, Article 9 Paragraph 1 and 2a Tax Law for late payment or deposit of taxes to the state treasury; Article 13 Paragraph 1 Tax Law for underpayment of taxes for 5 consecutive years. Criminal Sanctions will be applied according to Article 39 Paragraph (1) Tax Law for negligence of tax withholders in providing withholding or collection proof.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Karakteristik Yayasan dan Badan Hukum Lain diluar Yayasan (Suatu Solusi Dalam Untung H.Budi e t.al, Reformasi Yayasan Dalam Persfektif Hukum Dan Manajemen, (2009).
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 604/KMK.4/1994 Tentang Badab-Badan DanPengusaha Kecil Yang Menerima Harta Hibahan Yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan.
Pajak.Com. (2023). Pajak.Com.
Pajak.Com. (2023). Pajak.Com. https://www.pajak.com/members/waiszulqarniahmad/Jakarta
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor. PER-44/PJ/2009 Tentang Pelaksanaan Pengakuan Sisa Lebih Yang Dterima atau Diperoleh Badan Atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan Dan/atau Bidang Penelitian Dan Pengembanga Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 Tentang Badan-Badan Dan Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha Mikro Dan Kecil Yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, Atau Sumbangan yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan.
Rido, A. (1977). Badan hukum dan kedudukan badan hukum perseroan, perkumpulan, koperasi, yayasan, wakaf. Alumni.
Suryarama, S. (2009). Peran yayasan dalam pengelolaan bidang pendidikan pada perguruan tinggi swasta. Jurnal Organisasi Dan Manajemen, 5(1), 55–62.
Undang – Undang Dasar NRI 1945
Undang –Undang No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
Undang-Undang No.28 Tahun 2004, Ttg Perubahan UU Yayasan No.16 / 2001.
Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Tentang Perubahan Keempat Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983, Tentang Pajak Penghasilan.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Undang–Undang No.17 Tahun 2000, Tentang Pajak Penghasilan.