Eliminasi Teori Pembagian Kekuasaan dan Lahirnya Hak Veto Pasca Amandemn Undang-Undang Dasar 1945

Article Sidebar

ARTICLE PDF
Published: Jan 8, 2024
DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1516
Keywords:
Elimination, Division, Power, Veto, Constitution.

Main Article Content

Petrus Tekege
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire

Abstract

If we glance at the theory Montesqeuie Trias Politica, the Act established powers that be in the hands of the legislature. Delivery is based on fhilosophy that the legislature is an institution in which representatives of the people of Oran is a collection of those options that carry out the mandate of the people who choose it. While eksekutuf as the executor of what the will of the people under the law of products made by legislatures. Power to form the Law in Indonesia after the 1945 amandemn reflect Montesqeuie theory but not entirely in the hands of the legislature can be said even with the power between the parliament and the president which, according to opinion of the writer is still to be debated again in the future.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Tekege, P. (2024). Eliminasi Teori Pembagian Kekuasaan dan Lahirnya Hak Veto Pasca Amandemn Undang-Undang Dasar 1945. UNES Law Review, 6(2), 6556-6563. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1516
Issue
Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Section
Articles
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Hak cipta :

Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:

  1. Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
  2. Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
  3. Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.

References

Asshiddiqie, Jimly., Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat
Farida, Maria, S. (1998). Ilmu Perundang-undang Dasar-dasar dan Pembentukannya., Yogyakarta., Kanisius
Fuady, Munir., (2009). Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat). Bandung., Refika Aditama.
Hardjono, (2009). Legitimasi Perubahan Konstitusi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Huda,Ni’matul., (2008). UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang.Jakarta. Raja Wali Press.
Komisi Hukum Nasional, Implikasi Amandemen Konstitusi Terhadap Perencanaan Pembangunan Hukum. http:// komisihukum.go.id/konten.php?nama=&op=detail_opini&id=120/ diakses pada:10-06-2010.
Mahfud. MD, Moh. (2009). Konstitusi dan hokum dalam Kontroversi Isu., Jakarta., PT. RajaGrafindo.
Noor Arief Budiman, S.H, Apakah Konstitusi Itu, http://by110504. blog.friendster.com /2008/01/ apakah-konstitusi-itu/ diakses pada : 10-06-2010
Subekti, Singka Valina., (2008). Menyusun Konstitusi Transisi, Pergulatan Kepentingan dalam Proses Perubahan UUD (1945)., Jakarta., RajaGrafindo Persada.
Syahuri,Taufiqqurrohman. (2004). Hukum Konstitusi Ghalia Indah.
Thaib,Dahlan (e.al). Teori dan Hukum Konstitusi., Jakarta. PT. RajaGrafindo.
Utrecht.1962. Pengantar hukum Administrasi Negara Indonesia., Jakarta. Balai Buku Ichtiar
Yamin, Mohammad, 1959. Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid Pertama. Yayasan Prapanca