Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Melalui Platform DocuSign ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
In this era of globalization, Indonesia has created progress in technology that enhances efficiency and effectiveness, namely the presence of electronic signatures. Electronic signatures can replace the conventional handwritten signatures typically placed on paper. The signature placed on paper in an agreement serves as valid evidence. The government-recognized electronic signature in Indonesia is the certified electronic signature. However, the DocuSign platform has not been certified by the Ministry of Communication and Information Technology through the Certificate Authority, leading to various perspectives on the validity of electronic signatures through the DocuSign platform. This research employs normative methods such as literature review, examination of applicable laws, and legal understanding. The validity of electronic signatures is assessed based on the laws in force in Indonesia.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Februariyanti, Herny, “Standar Dan Manajemen Keamanan Komputer,” Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK 11, no. 2(2006): 134–42, 134.
KBBI, Pengertian Legalitas, https://kbbi.web.id/legalitas (diakses pada 22 Desember 2023 pukul 14.40)
KBBI, Pengertian Tanda Tangan, Arti kata tanda tangan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online (diakses pada 22 Desember 2023 pukul 15.40)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek], diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, (Jakarta:Pradnya Paramita, 2009), ps.1320.
Mayna, Ranti Fauza, “Legalitas Tanda Tangan Elektronik: Posibilitas dan Tantangan Notary Digitalization di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Edisi No. 2 Vol. 4, Fakultas Hukum Unpad, 2021, hlm. 248.
Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
Pemerintah, R. I. (2012). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.
Azizah, Artikel Mahkamah Agung, LEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK PEJABAT DALAM RANGKA MENDUKUNG E-GOVERNMENT, (diakses pada 30 Desember 2023 pukul 01.00 WIB)
Poerana, Sigar Aji, Cara Kerja Tanda Tangan Elektronik, https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-kerja-tanda-tangan-elektronik-cl3 (diakses pada 29 Desember 2023 pukul 23.10WIB)
Poerana, Sigar Aji, Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Elektronik oleh Notaris, https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-penggunaan-tanda-tangan-elektronik-oleh-notaris-lt5cd238184b299 (diakses pada 29 Desember 2023 pukul 23.15WIB)
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 3.
TTE, Adaptasi Kebiasaan Baru dengan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi, Artikel Kominfo
UU RI. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Vida, Mengenal Prinsip Nirsangkal dalam Tanda Tangan Digital, https://vida.id/id/blog/post/understanding-the-principle-of-non-repudiation-with-digital-signatures (diakses pada 30 Desember 2023 pukul 00.10WIB)