Penjaminan Hak Atas Tanah oleh Penjual yang Objeknya Telah Terikat dalam Perjanjian

Main Article Content

Tenriana Nur Qalby Rahman

Abstract

The Binding Purchase Agreement (PPJB) occurs when there are conditions of land purchase that have not been fulfilled yet. PPJB provides an opportunity for sellers with ill intentions to sell or pledge their land to a third party outside of PPJB. This is due to the fact that the certificate is still in the seller's name and there is no information available about the land being bound in PPJB. This study addresses two main issues, namely the position of the encumbrance rights on the land that has been sold based on PPJB, and secondly, the legal protection for the buyer in PPJB and the creditor as the party with good intentions. The research method used is doctrinal legal research conducted through document study. The type of research used is explanatory. The results of this research indicate that the imposition of rights over the land by the creditor as the seller in the Binding Purchase Agreement (PPJB), which has been fully paid, can be canceled due to good intentions. Legal protection is provided by stating that the buyer with good intentions is the rightful owner of the disputed land, while for the creditor, the protection given is not to cancel the Encumbrance Rights, but to renew the object of Encumbrance Rights on other assets owned by the debtor.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Qalby Rahman, T. N. (2023). Penjaminan Hak Atas Tanah oleh Penjual yang Objeknya Telah Terikat dalam Perjanjian. UNES Law Review, 6(2), 6017-6026. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1439
Section
Articles

References

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2013.
Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU Nomor 5 Tahun 1960, LN Tahun 1960 No.104, TLN No. 2043.
Undang-Undang tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah, UU Nomor 4 Tahun 1996, LN Tahun 1996 No. 42 , TLN No.3632
Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, PP Nomor 12 Tahun 2021, LN No. 22 Tahun 2021 TLN No. 6624
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanhan Nasional Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. PMNA Nomor 16 Tahun 2021.
Mahkamah Agung. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016.
Mahkamah Agung. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2017.
Budiono, Herlien. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. Buku ke-1, Cet 4. s.l:PT Citra Aditya Bakti, 2016.
Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan, 2005.
Khairandy, Ridwan Itikad Baik Dalam Kontrak DI Berbagai Sistem Hukum. Yogyakarta : FH UII Press, 2017.
Murad, Rusmadi. Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah. Bandung: Alumni, 1991.
Santoso, Urip. Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. Jakarta: Kencana, 2019.
Sutedi, Adrian. Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
Syaifuddin, Muhammad.Hukum Kontrak : Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan). Bandung: Mandar Maju, 2012.
Wijaya, Tedi Sudrajat dan Endra. Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
Pengadilan Negeri Gorontalo. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PN Gto. RA melawan RDL (2021).
Doly, Denico. “Aspek Hukum Hak Tanggungan Dalam Pelaksanaan Roya.” Negara Hukum 2 (Juni 2011): 106.
Ginting, Lilawati. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Yang Beritikad Baik Akibat Pembatalan Hak Tanggungan.” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 1 (Desember 2016): 16.
Nur, Dimas. “Perlindungan Hukum Bagi Bank Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Kedua Dalam Eksekusi Objek Hak Tanggungan.” Media Juris 1 (Oktober 2018): 422.
Nurul Shofa Nisa Arista, Suhariningsih, dan Amelia Sri Kusuma Dewi. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Sengketa Kepemilikan Obyek Jaminan Yang Dibebani Hak Tanggungan.” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Agustus 2014): 1.
Syuryani. “Pelaksanaan Roya Hak Tanggungan Sebagai Upaya Menjamin Kepastian Hukum di Kantor Pertanahan (BPN) Bukittinggi.” Pagaruyuang Law Jurnal 2 (Juli 2018): 119.
Utama, Putu Arya Bagus, I Nyoman Sumardika, dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti. “Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Jual Beli Dihadapan PPAT.” Jurnal Prefrensi Hukum 2 (Februari 2021): 179.
Ambarwati, Dwi Azkia. “Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Terikat Jaminan Bank (Studi Kasus Putusan Nomor 704k/Pdt/2016)” Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Januari, 2019.
Guyandi, Mahariyani. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Asas Terang Dan Tunai Dalam Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)” Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Juni 2016.
“KBBI Daring”, www.kbbi.kemdikbud.go.id 25 November 2022