Peran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Hukum Telekomunikasi dalam SPBE di Indonesia
Main Article Content
Abstract
Digital transformation is an inevitability that covers all aspects of human life with the use of Information and Communication Technology (ICT). In the era of digital transformation, implementing SPBE in Indonesia is very important to increase government accountability and the effectiveness of public services. The research was conducted using qualitative methods, which focused on using secondary sources of information from literature to investigate the material further. Currently there is a Law on Personal Data Protection, namely "Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection", where the existence of this Law is very important because it can become a strong legal basis and guarantee that the State ensures the protection of personal data, especially from cyber crime. In general, telecommunications law includes a set of rules and regulations governing the use of communications technology, including the sending and receiving of information over electronic networks. Telecommunications law as well as the Personal Data Protection Law must provide a legal basis for handling cyber security incidents, including reporting procedures, investigations and law enforcement against cybercriminals.
Downloads
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Dwiyanto, A. (2013). Mengembalikan kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi. Gramedia Pustaka Utama.
Retnowati, Nurcahyani Dewi, and Daru Retnowati. “Peranan E-Government Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Bagi Masyarakat.” In Seminar Nasional Informatika, hlm. 210. Yogyakarta: UPN Vetran, 200
Al-Hakim, L. (2007). Global E-Government: Theory, Applications and Benchmarking. Idea Group Publishing.
Sedarmayanti. (2009). Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan: Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik. Refika Aditama.
Thoha, M. (2007). Birokrasi pemerintah Indonesia di era reformasi. Kencana.
Arief, A., & Abbas, M. Y. (2021). Kajian Literatur (Systematic Literature Review): Kendala Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). PROtek: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro, 8(1), 1-6.
Choirunnisa, L., Oktaviana, T. H. C., Ridlo, A. A., & Rohmah, E. I. (2023). Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik di Indonesia. Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, 3(1), 71-95.
Silalahi, M., Napitupulu, D., & Patria, G. (2015). Kajian Konsep dan Kondisi E-Government di Indonesia. JUPITER: Jurnal Penerapan Ilmu-ilmu Komputer, 1(1).
Suherman, D. (2020). Penyelenggaraan E-Goverment di Kabupaten Bandung Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara, 12(2), 101-111.