Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta

Main Article Content

Justinus Evan Parsaulian

Abstract

DKI Jakarta sebagai ibukota negara adalah kota metropolitan yang memiliki keramaian lalu lintas yang sangat padat. Kepadatan lalu lintas tersebut disebabkan oleh banyaknya kendaraan bermotor, yang secara langsung berpeluang meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari pajak khususnya kontibusi Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu penerimaan terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan dapat membiayai pengeluaran pemerintah untuk pembangunan. Pajak kendaraan Bermotor, sebagai salah satu jenis Pajak Provinsi, dapat dimaksimalkan pendapatannya apabila diatur dibawah payung hukum yang bersifat desentralistis karena diperlukan dan tepat untuk diterapkan di negara yang memiliki sebaran wilayah kepulauan yang luas dengan keanekaragaman budaya majemuk seperti Indonesia ini, terutama di Provinsi DKI Jakarta ini. Maka dari itu perlu adanya peran dan upaya Pemerintah Daerah untuk menyadarkan masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor sebagai wajib pajak, untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak, dikarenakan Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu sumber dominan untuk penerimaan dana secara optimal ke kas daerah.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Evan Parsaulian, J. (2023). Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta. UNES Law Review, 6(2), 5334-5343. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1363
Section
Articles

References

Abercrombie, Nicholas et al., The Penguin Dictionary of Sociology, 4th ed., Middlesex, England, 2000.
Devas, Nick dkk., Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, UI Press, Jakarta, 1989.
Gunadi., Bunga Rampai Pemeriksaaan, Pentidikan & Penagihan Pajak, MuC-Publishing, Jakarta, 2004.
Ismail, Tjip., Hukum Pajak, Bahan Ajar Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021.
---------------., Potret Pajak Daerah di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
Muhammad, Abdulkadir., Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
Sidick, Machmud., “Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah”.
Ter-Minassian, Teresa., “Fiscal Federalism in Theory and Practice”, International Monetary Fund, Washington,1997.
https://www.pajak.go.id/id/pajak#:~:text=Pajak%20adalah%20kontribusi%20wajib%20kepada,negara%20bagi%20sebesarbesarnya%20kemakmuran%20rakyat
https://bapenda.jakarta.go.id/pajak-kendaraan-bermotor/
Sari, Erizka Permata., “Cara Menghitung Pajak Progresif Kendaraan Bermotor”, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt581d9bf57738f/cara-menghitung-pajak-progresif-kendaraan-bermotor/#_ftn7, dikunjungi pada tanggal 4 Mei 2023.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang no. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.