Kekuatan Pembuktian Surat Pengakuan yang Dibuat di Hadapan Kepala Desa/Lurah sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 101/Pdt.G/2020/PN.Blg)

Main Article Content

Lily Elvira

Abstract

Land problems arising from land rights that do not have legal certainty, including issues regarding Letters of Recognition of land rights that have not been registered into a certificate still occur in the community today. This results in the emergence of control over land parcels by parties that are not in accordance with the provisions of laws and regulations, such as claiming a piece of land by someone who is not necessarily entitled to the land concerned. This study raises the issue of the evidentiary power of a letter of recognition as a means of proof of ownership of land rights. The method used is research in the form of normative juridical, with a research approach, namely a legal approach and a case approach. The source of data used as material for completeness of data is secondary data by means of data collection, namely document studies. The results of this study explain that before the enactment of the UUPA, a Letter of Recognition of land rights made before the Head of the Village / Lurah or local sub-district head was still recognized as proof of ownership of land rights. However, after the enactment of the provisions of the UUPA, PP 24/1997, and PP 18/2021, written evidence of customary land other than certificates cannot be used as evidence of ownership of land rights and is only a guide in the land registration process.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Elvira, L. (2023). Kekuatan Pembuktian Surat Pengakuan yang Dibuat di Hadapan Kepala Desa/Lurah sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 101/Pdt.G/2020/PN.Blg). UNES Law Review, 6(2), 5300-5306. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1360
Section
Articles

References

Stella dan Hasni. (2018). “Analisis Terhadap Tanda Bukti Hak Atas Tanah Berdasarkan UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Terkait Penggunaan Girik Nomor 87 Persil 157 Kelurahan Cengkareng Barat (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 2459 K/PDT/2014).” Jurnal Hukum Adigama 1(1); 1-24.
Devianindita, Fanny. Ana Silviana dan Sukirno. (2016). “Akibat Hukum Mendirikan Bangunan Tanpa Izin di Atas Tanah Hak Milik Orang Lain (Studi Kasus Putusan MA Nomor 3028 K/Pdt/2012).” Diponegoro Law Journal 5(3); 1-19.
Bur, Arifin dan Desi Apriani. (2017). “Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian yang Kuat dalam Hubungannya dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah.” UIR Law Review 1(2);
Atikah, Noor. (2022). “Kedudukan Surat Keterangan Tanah sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam SIstem Hukum Pertanahan Indonesia.” Notary Law Journal 1(3); 263-289.
Peotri, Hana Wastuti. (2015). “Kekuatan Pembuktian Surat Pengakuan Hak Atas Tanah yang Diketahui oleh Lurah dan Camat.” REPERTORIUM: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 4(1); 79-98.
Jayantiari, I Gusti Agung Mas Rwa. (2017). “Eksistensi Tanah Adat di Bali dan Problematika Hukum dalam Pengembangan Investasi.” Jurnal Kertha Patrika 39(2); 108-119.
Wahari, Ni Putu Diah Anjeni Werdhi dan I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari. (2022). “Pengaturan Girik dan Implikasi Kepastian Hukum dalam Pembuktian Hak Atas Tanah.” Jurnal Legislasi Indonesia. 19(3); 425-434.
Harsono, Boedi. (2013). “Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
Seorodjo, Irawan. (2003). Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah. Yogyakarta: Arloka.
Santoso, Urip. (2019). Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah, cet. 6. Jakarta: Pranada Media Group.
Lubis, M. Yamin dan Abd. Rahim Lubis. (2010). Hukum Pendaftaran Tanah (Edisi Revisi). Bandung: Mandar Maju.
Bachtiar. (2018). Metode Penelitian Hukum. Tangerang Selatan: Unpam Press.
Marzuki, Peter Mahmud. (2005). Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group.
Moleong, Lexy J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rodakarya.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah