Akibat Hukum Penggunaan Akta Kuasa Mutlak Sebagai Dasar Akta Jual Beli
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
A deed is a writing that is deliberately made to be used as evidence of an event (deed, agreement, or decree) and is signed. In carrying out an act, a person can give authority to another person to carry out the matter, namely to an institution of power. The existence of a power of attorney makes human life easier, but not all matters can be done with power of attorney, there are things that are prohibited by statutory regulations, one of which is the use of power of attorney in the transmission of land rights. The problem raised in this research is the legal consequences of transferring land rights through a sale and purchase based on an absolute power of attorney deed. To answer this problem, the research method used is juridical-normative. The data collection tool in this research is through document study obtained from various regulatory sources that apply in Indonesia. The final part of this research concluded that the legal consequences of using an absolute power of attorney deed in the process of changing the name of a certificate are null and void, this is because the debt acknowledgment letter which is an inseparable unit with the absolute power of attorney deed does not have an executorial title and does not meet the objective requirements of the validity of an agreement.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Ikatan Hakim Indonesia. "Status Hukum Akta Notaris Pengakuan Hutang", Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun. XV. NO. 175, (April 2000): 42.
Kementerian Dalam Negeri. Instruksi Menteri dalam Negeri tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak atas Tanah. IMDN No. 14 Tahun 1982.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek], diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha. 1996.
Latumeten, Pieter. Dasar-Dasar Pembuatan Akta Kuasa Autentik, Berikut Contoh Aktanya. Bandung: Malafi. 2016.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah. (Lembar Negara Nomor 120 Tahun 2016).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. (Lembar Negara Nomor 59 Tahun 1997).
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press. 2020.
Soimin, Sudaryo. Status Hak dan Pembebasan Tanah. Jakarta: Sinar Grafika. 1994.
Subekti, Hukum Pembuktian, Cet. Ke 5 Jakarta: Pradnya Paramita. 1995.
Supramono, Gatot. Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis. Jakarta: Rineka Cipta. 2009.
Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, UU Nomor 30 Tahun 2004. (Lembar Negara Nomor 117 Tahun 2004, Tambahan Lembar Negara Nomor 4432).