Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Suami
Main Article Content
Abstract
Crimes of human trafficking still often occur to this day, even people who are supposed to be protectors of their wives are willing to sell their wives to other people with the aim of meeting their household needs. This makes it difficult for the government to provide protection to wives who are victims of human trafficking carried out by their husbands, because there could be wives who are unwilling to report their beloved husbands to law enforcement officials for what their husbands have done. In this research, normative legal research is used with a statutory approach, case approach, and conceptual approach. There are various efforts that can be made to provide legal protection to victims of human trafficking carried out by their beloved husband, including preventive and repressive efforts.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Febrianto, E. (2021). Restitution as a Form of Protection against the Rights of the Child Victims. 31(31), 17–24.
Ira Dwiati. (2007). Disusun Oleh : Ira Dwiati , SH Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Pada : Hari : Senin Tanggal : 16 Juli 2007.
Izzah, M. N., & Hermansyah, A. (2021). DENGAN KEKERASAN DI JALAN RAYA ( Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh ) VICTIMOLOGICAL REVIEW OF THE CRIME OF THEFT WITH VIOLENCE ON THE HIGHWAY ( A Study In The Jurisdiction Of Banda Aceh City Resort Police ) UU No . 31 Tahu. 5(3), 524–533.
Lugianto, A. (2014). Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana. Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana, 43(4), 553–559.
muladi. (2021). Criminology Analysis of Women ’ s as Perpetrators of Domestic Violence Crimes. 3(1), 57–71.
Nugroho, O. C. (2018). Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(4), 543. https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.543-560
Parish, T. S., Burdenski, T. K., Lennon, B., Wubbolding, R. E., Roby, P., & Brickell, J. (2010). International Journal of Choice Theory and Reality Therapy ®. XXIX(2). http://www.wglasserinternational.org/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/newsletter_Spring2010.pdf
Putu, N., Yuliartini, R., Dewa, G., Mangku, S., & Pipit, P. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali. 7(1), 367–380.
Raffi, M., & Juarsa, E. (2023). Tindak Pidana Aborsi Ditinjau dari Perspektif HAM dan Hukum Positif Indonesia. 43–48.
Silalahi, J., Esther, J., & Sidauruk, J. (2018). TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG ( STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA ). 07, 99–111.