Kompetensi Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
The competence to adjudicate the PTUN was previously very narrow, only having the authority to adjudicate state administrative decisions (beschikking) in the concrete, individual, and final sense as regulated in the PTUN Law. However, since the enactment of the UUAP, there has been a reverse flow of legislative policy which has led to the expansion and confirmation of the PTUN's authority in adjudicating government administration disputes. Implementation of the expansion of authority regarding the authority to adjudicate claims against unlawful acts by government bodies and/or officials. The broad implication of the competency to adjudicate state administration trade after the enactment of the UUAP is the transfer of competence to adjudicate against unlawful acts by government bodies and/or officials (onrechtmatige overheidsdaad/OOD) from the District Court to competence to adjudicate the State Administrative Court and the tangential point regarding the authority to adjudicate between the two courts, namely the District Court and the State Administrative Court, the Supreme Court as the highest holder of judicial authority has regulated this by issuing a PERMA which is Lex Specialist to regulate this matter. Based on Supreme Court Regulation (PERMA) Number 2 of 2019 concerning Settlement Guidelines regulating Government Actions and the Authority to Adjudicate Unlawful Acts by Government Agencies and/or Officials (Onrechmatige Overheidsdaad) they are supposed to adjudicate actions against legal violations by government agencies and/or officials (onrechtmatige overheidsdaad). ) is fully competent to adjudicate at the State Administrative Court. However, regarding small claims for compensation at the State Administrative Court, members of the public can still submit claims for compensation through the District Court.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
———, Philipus. M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Edisi Khusus. Cetakan Pertama. Surabaya: Peradaban, 2007.
———, Philipus. M. Pengertian-pengertian Dasar Tentang Tindak Pemerintahan (Bestuurshandeling). Edisi Khusus. Cetakan Pertama. Surabaya: Djumali, 1985.
Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan1991.
J, Satrio, Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang (Bagian Pertama), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 165-166.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Administrasi Pemerintahan.
Lintong O. Siahaan. Prospek PTUN sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia: Studi tentang Keberadaan PTUN Selama Satu Dasawarsa. Cetakan Pertama. Jakarta: Percetakan Negara RI, 2005.
M.A Moegni Djojodirdjo. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979. Munir Fuady. Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer. Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2005.
Paulus Efendie Lotulung. Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Hakim Perdata. Cetakan Pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
———, Effendie Lotulung. Lintasan Sejarah dan Gerak Dinamika Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN). Jakarta: Salemba Humanika, 2013.
Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Cetakan Kedua. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
———, Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
R. Setiawan. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Binacipta, 1994.
R. Wirjono Prodjodikoro. Perbuatan Melawan Hukum: Dipandang dari Sudut Pandang Hukum Perdat. Cetakan Pertama. Bandung: Mandar Maju, 2000.
Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. Cetakan 13. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
Sjahran Basah. Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia. Cetakan Keenam. Bandung: P.T Alumni, 2014.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2009.
Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2008.
Soemaryono dan Anna Erliyana. Tuntunan Praktek Beracara di Peradilan Tatat Usaha Negara. Jakarta: P.T Primamedia Pustaka, 1999.
Sri Soemantri dan Bintan R. Saragih. Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
Tim Penyusun (Para Staf Pengajar FH UI). Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
Agus Budi Susilo, ―Reformulasi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Atau Pejabat Pemerintahan Dalam Konteks Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara‖, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2, No.2, (2013), hlm. 292-304.
Dewi Asimah, ―Implementasi Perluasan Kompetensi PTUN Dalam Mengadili Tindakan Faktual (Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD).‖, ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol. 4, No. 1 (2020).
Ridwan, ―Beberapa Catatan tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia”, Jurnal Hukum, Vol. 9 No. 20, (2002).
Solechan.―Asas-AsasUmumPemerintahanyangBaik Dalam PelayananPublik.‖.Administrative Law & Governance Journal, Vol. 2, No. 3 (2019).
M. Yusuf Leman. ―Fungsi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia.‖. Pelita Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah, Vol. 14, No. 1 (2019).
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara 1945.
Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009 TLN No. 5076.
Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 5 Tahun 1986, LN No. 77 Tahun 1986, TLN No. 3344.
Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 9 Tahun 2004, LN No. 35 Tahun 2004, TLN No. 4380.
Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 51 Tahun 2009, LN No. 160 Tahun 2009, TLN No. 5079.
Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan, UU No. 30 Tahun 2014, LN No. 292 Tahun 2014, TLN No.5601.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
Republik Indonesia. Mahkamah Agung. Peraturan Tentang Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (OOD). Perma No. 2 Tahun 2019
Republik Indonesia. Mahkamah Agung. Peraturan Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setalah Menempuh Upaya Administratif. Perma No. 6 Tahun 2018.