Kewajiban Pemerintah dalam Pemenuhan Kuota Minimal 2% Pekerja Penyandang Disabilitas pada Lingkungan Pemerintah
Main Article Content
Abstract
The government must ensure that the implementation of the human rights of every citizen is guaranteed without discrimination. There are three obligations that must be fulfilled by the state in this regard, to protect, to promote and to fulfill. Persons with disabilities have the same rights and opportunities to get work in any field without any differences. International law and national law have stipulated the rights of people with disabilities, so there is no more discrimination against them.
Downloads
Download data is not yet available.
Article Details
How to Cite
Zora, Z. (2023). Kewajiban Pemerintah dalam Pemenuhan Kuota Minimal 2% Pekerja Penyandang Disabilitas pada Lingkungan Pemerintah. UNES Law Review, 6(1), 3361-3370. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1129
Section
Articles
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Adioetomo, Sri Moertiningsih dan Daniel mont & irwanto. 2014. Persons With Disabilities in Indonesia Empirical Facts and Implications for Social Protection Policies. Jakarta : Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Indonesia
Nursyamsi, Fajri dkk. 2015. Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia : MENUJU INDONESIA RAMAH DISABILITAS. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers.
Convention on the Rights of Persons with Disability 2006
Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabiltas
Meilanny Budiarti Santoso dan Nurliana Cipta Apsari, PERGESERAN PARADIGMA DALAM DISABILITAS, intermestic: Journal of International studies vol 1 no 2 mei 2017 (166-176)
Aprilina pawestri, Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional, didalam Era Hukum-Jurnal Ilmu Hukum, vol 2. No 1 tahun 2017, hlm. 179
Fuqaha, Perlindungan Hukum Terhadap kesempatan kerja bagi masyarakat lokal di kota Cilegon, dalam Jurnal Wawasan Yuridika vol. 2 no. 2 September 2018,
Istifarroh & Widhi Cahyo Nugroho, Perlindungan Hak Disabilitas mendapatkan pekerjaan di Perusahaan Swasta dan Perusahaan Milik Negara, didalam Jurnal Mimbar Keadilan Vol. 12, No. 1 Februari-Juli 2019, hlm 25-26
Nursyamsi, Fajri dkk. 2015. Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia : MENUJU INDONESIA RAMAH DISABILITAS. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers.
Convention on the Rights of Persons with Disability 2006
Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabiltas
Meilanny Budiarti Santoso dan Nurliana Cipta Apsari, PERGESERAN PARADIGMA DALAM DISABILITAS, intermestic: Journal of International studies vol 1 no 2 mei 2017 (166-176)
Aprilina pawestri, Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional, didalam Era Hukum-Jurnal Ilmu Hukum, vol 2. No 1 tahun 2017, hlm. 179
Fuqaha, Perlindungan Hukum Terhadap kesempatan kerja bagi masyarakat lokal di kota Cilegon, dalam Jurnal Wawasan Yuridika vol. 2 no. 2 September 2018,
Istifarroh & Widhi Cahyo Nugroho, Perlindungan Hak Disabilitas mendapatkan pekerjaan di Perusahaan Swasta dan Perusahaan Milik Negara, didalam Jurnal Mimbar Keadilan Vol. 12, No. 1 Februari-Juli 2019, hlm 25-26