Urgensi Kritik atas Pasal Pidana Lingkungan dan Pertanggungjawaban Korporasi serta Pengurus Korporasi dalam KUHP

Article Sidebar

ARTICLE PDF
Published: Oct 16, 2023
DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1045
Keywords:
Responsibility; Corporation; Environmental Crime

Main Article Content

Susiana Kifli
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Abstract

Indonesia, as a developing country, still needs a lot of development in all sectors, especially in the economic sector. The role of corporations in the economic development of society not only has a positive impact, but also has negative impacts, one of which is the development of deviant behavior carried out by corporations with economic motives whose characteristics and modus operandi are different from conventional crimes in general so that law enforcement requires handling with special instruments. . The research method used is normative legal research. The urgency of criminal liability for corporations as perpetrators of environmental criminal acts is because corporate criminal acts in the environmental sector have widespread and complex negative impacts so that they not only cause direct losses to society and the environment but also disrupt the financial and economic stability of the country, considering the actions Environmental crimes are carried out with economic motives. The punishment pattern for corporations that commit environmental crimes in the PPLH Law should contain provisions related to environmental conservation-based punishment patterns which include the severity of criminal fines, regulations for the implementation of criminal fines, and sanctions for remedial action resulting from criminal acts.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kifli, S. (2023). Urgensi Kritik atas Pasal Pidana Lingkungan dan Pertanggungjawaban Korporasi serta Pengurus Korporasi dalam KUHP. UNES Law Review, 6(1), 2602-2608. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1045
Issue
Vol. 6 No. 1 (2023)
Section
Articles
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Hak cipta :

Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:

  1. Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
  2. Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
  3. Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.

References

Amrullah, M. A. (2018). Perkembangan Kejahatan Korporasi (Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum). Jakarta: Prenada Media Group.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Muladi. (2013). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Noviyanti, N. N. A. T., Karma, N. M. S., & Sutama, I. N. (2019). Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. KERTHA WICAKSANA, 13(2), 109-113.
Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2015
Suhariyono, A. R. (2018). Penentuan sanksi pidana dalam suatu undang-undang. Jurnal Legislasi Indonesia, 6(4), 615-666.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi