Kebijakan Kriminalisasi Pelaku Pemalsuan Uang di Indonesia

Article Sidebar

ARTICLE PDF
Published: Oct 10, 2023
DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1020

Main Article Content

Brahmantya Pujalaksa Andhisa
Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia
Ifadah Pratama Hapsari
Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia

Abstract

Abstract: Recently, criminalization has been rampant in Indonesia. One of the actions is counterfeiting money, namely counterfeiting, storing, circulating, importing, selling, spending and so on. The purpose of this research is to inform about criminal threats for perpetrators of money counterfeiting. The method used in this research uses normative juridical with a conceptual and statutory approach as well as a case approach. It can be concluded that this discussion addresses society's problem with counterfeit money. The existence of a policy in Article 36 paragraph 3 in conjunction with Article 26 paragraph 3 of the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2011 concerning Currency provides more sanctions.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Andhisa, B. P., & Pratama Hapsari, I. (2023). Kebijakan Kriminalisasi Pelaku Pemalsuan Uang di Indonesia. UNES Law Review, 6(1), 2503-2506. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1020
Issue
Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Section
Articles
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Hak cipta :

Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:

  1. Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
  2. Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
  3. Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.

References

Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
https://blog.justika.com/pidana-dan-laporanpolisi/pencegahan-dan-pemberantasan-uang-palsu/
https://info.metrokota.go.id/meminimalisir-peredaran-uangpalsu-pada-pedagang-dinas-perdagangan-gandeng-polresmetro-dan-bi/
https://nasional.kompas.com/read/2018/03/16/18072451/3-strategi-bi-hadapi-peredaranuang-palsu-di-masyarakat
https://analisadaily.com/berita/arsip/2018/5/26/561516/mencegah-peredaran-uangpalsu/
https://www.liputan6.com/bisnis/read/2548240/cara-bi-kurangi-peredaran-uang-palsu