Sinkronisasi Vertikal PP No. 26/2023 dengan UUD NRI Tahun 1945 Legal Policy Ekspor Pasir Laut
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Ekonomi global yang semakin terbuka, ekspor pasir laut menjadi topik yang menarik perhatian di Indonesia. Pasir laut memiliki potensi ekonomi yang signifikan sebagai bahan baku dalam berbagai industri, namun eksploitasi yang tidak terkendali dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Karena itu, penting untuk menganalisis secara komprehensif kebijakan hukum yang mengatur ekspor pasir laut, serta memastikan kesesuaian dengan prinsip konstitusional dan dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang hasil sedimentasi di laut dalam konteks kebijakan ekspor pasir laut. Penelitian akan membahas aspek hukum yang terkait dengan regulasi ekspor pasir laut, termasuk prosedur, persyaratan, dan sanksi yang diatur dalam peraturan tersebut, serta menganalisis konsistensi antara peraturan tersebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Dalam analisis normatif yuridis ini, penelitian akan mengidentifikasi dan mengkaji secara kritis pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 yang berkaitan dengan ekspor pasir laut. Pendekatan perundang-undangan akan digunakan untuk membandingkan ketentuan dalam peraturan tersebut dengan prinsip-prinsip konstitusional yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, seperti prinsip keadilan, perlindungan lingkungan hidup, dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini juga membahas dampak kebijakan ekspor pasir laut terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penelitian akan mengkaji potensi nilai ekonomi yang dapat dihasilkan dari ekspor pasir laut, serta dampaknya terhadap sektor industri dan perekonomian Indonesia. Penelitian ini akan mengidentifikasi dampak sosial dari ekspor pasir laut terhadap masyarakat, termasuk dampak terhadap mata pencaharian, budaya, dan kehidupan sosial.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Nasruddin, N., Utomo, W., Muta'ali, L., Ritohardoyo, S., Suharyadi, S., & Poniman, A. (2013). Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Terluar Sebagai Beranda Depan NKRI.
Waluyo, R. D. P. J. Memantapkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Dalam Konsideran Menimbang Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Majelis, 141.
Mertokusumo, S. (2007). Penemuan hukum: Sebuah pengantar.
Hasanah, U. (2014). Memaknai Hakikat Kedaulatan Rakyat Dalam Ketatanegaraan Indonesia
Astuti, A. W., Trisiana, A., & Parya, A. E. (2021). Nilai Demokrasi Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945. Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan, 57-70.
Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bo’a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional. Jurnal Konstitusi, 15(1), 21-49.
Tundjung Herning Sitabuana. 2020, Hukum Tata Negara Indonesia, ed 1 (Jakarta: Penerbit konpress, 2020)
Setiawan, I. (2016). Beragam Tindak Pidana Laut Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 4(1), 115-126.
Sofwan, E. (2017). Penguatan civil society berdasarkan hak asasi manusia di negara hukum pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 4.
Wattimena, J. A. Y. (2022). Hukum Internasional Mengenai Pengaturan Pulau Terluar Di Indonesia.
Marwasta, D. (2016). Pendampingan pengelolaan wilayah perbatasan di indonesia: lesson learned dari kkn-ppm ugm di kawasan perbatasan. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement), 1(2), 204-216.
Kumalasari, F. A. (2006). Pengamanan pulau-pulau terluar Indonesia sebagai upaya tegaknya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Mukarromah, A., & Mulyawati, T. (2023). Demokrasi Lingkungan Hidup Masyarakat Pulau Kodingareng: Konflik Penambangan Pasir Laut dan Masyarakat Nelayan di Sulawesi Selatan. ijd-demos, 5(2).
Syam, S. Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Abrasi Di Daerah Pesisir Pantai Galesong.
Sudiono, G. (2008). Analisis pengelolaan terumbu karang pada kawasan konservasi laut daerah (KKLD) pulau randayan dan sekitarnya Kabupaten bengkayang provinsi kalimantan barat (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
Paradise, M., & Nurkhamim, N. (2020). Penerapan Konsep Waste Hierarchy Pada Kegiatan Pengolahan Bijih Tembaga-Emas PT. Freeport Indonesia di Mimika Papua. Jurnal Sumberdaya Bumi Berkelanjutan (SEMITAN), 2(1), 171-176.
Haryono, H., & Wahyudewantoro, G. (2017). Pemetaan habitat ruaya benih ikan sidat (Anguilla bicolor) dan potensinya di pantai selatan jawa. Omni-akuatika, 12(3).
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.